Blog Pajak Penghasilan

Mari kita pahami latar belakangnya. Akuntansi (bisnis as usual) punya ketentuan sendiri bagaimana menghitung dan membukukan transaksi, yang biasa dikenal dengan istilah standard akuntansi keuangan yang diterima umum (generally accepted accounting principles). Di lain pihak, pajak khusus pajak penghasilan juga mempunyai ketentuan yang bisa berbeda dengan yang diatur dalam standard akuntansi keuangan. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan pada:

1. Laba yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, yang biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak.
2. Laba sebelum dipotong pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan Wajib Pajak.

Perbedaan di atas menimbulkan masalah dalam akuntansi: bagaimana kita mencatat perbedaan tersebut? Untuk menjawabnya, yang perlu dipahami bahwa pajak penghasilan (PPh) diakui atau dicatat sebagai biaya dalam akuntansi keuangan. PPh yang dibayar adalah biaya, sehingga mengurangi laba perusahaan secara akuntansi komersial. Di lain pihak, menurut ketentuan pajak, Pajak Penghasilan tidak dapat dibiayakan. Berikut sekedar ilustrasi:

 

Keterangan	Pajak	Akuntansi
Pendapatan	20.000.000	20.000.000
Biaya Usaha	1.000.000	1.000.000
Biaya Depresiasi	3.750.000	7.500.000
Laba Kena Pajak	15.250.000	11.500.000
Pajak Penghasilan	3.812.500	2.875.000

Dari contoh di atas, kita ambil contoh perbedaannya di biaya depresiasi (biaya penyusutan), dimana biaya penyusutan yang diakui oleh pajak lebih kecil dibanding biaya penyusutan yang diakui secara akuntansi, sehingga pajak penghasilan yang terutang menurut akuntansi berbeda dengan menurut pajak. Bagaimana informasi ini dapat didisclose ke publik melalui laporan keuangan, yang umumnya didasarkan pada pedoman standar akuntansi.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikenalkan istilah alokasi pajak, bagaimana perbedaan tadi dialokasikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut ada tiga alternatif alokasi pajak:

1. Deferred tax method
2. Liability method
3. Net of tax method

Mungkin ada yang bingung bagaimana perlakuan Pajak atas deviden, yang terkadang bisa menjadi menjadi objek pajak dan juga bukan objek pajak. Berikut disajikan gambar perlakuan pajak atas deviden, yang dibedakan menjadi dua:

1. Jika diterima oleh Orang Pribadi, maka dikenakan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10 persen yang bersifat final.
2. Jika diterima oleh Wajib Pajak Badan, maka dibedakan menjadi objek pajak dan bukan objek pajak. 

• Sebagai bukan objek pajak, apabila diterima oleh wajib pajak badan berbentuk PT, BUMN, atau BUMD yang menempatkan saham atas wajib pajak lain yang berkedudukan di Indonesia, deviden diambil dari laba di tahan, dan persentase kepemilikannya paling sedikit 25%.
• Sebagai objek pajak, apabila diterima oleh wajib badan selain yang dimaksud di atas.

Berikut disajikan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) dari jasa konstruksi:

1.

Usaha Jasa Konstruksi

a.

Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil.

2%

Penghasilan Bruto

b.

Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak memiliki Kualifikasi Usaha.

4%

Penghasilan Bruto

c.

Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dan penyedia Jasa yang tidak Memiliki Kualifikasi Usaha.

3%

Penghasilan Bruto

d.

Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha.

4%

Penghasilan Bruto

e.

Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha.

6%

Penghasilan Bruto

Koreksi fiskal dapat diuraikan dari dua jenis suku kata, koreksi dan fiskal. Koreksi berarti melakukan perbaikan dari kondisi yang sebelumnya atau kondisi yang ada. Fiskal berarti hal-hal terkait dengan perpajakan. Oleh karena itu, koreksi fiskal sederhananya adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan data-data perpajakan sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apa ini sama dengan manipulasi? Bukan sama sekali. Perbaikan atau koreksi fiskal disebabkan oleh dua hal berikut:

1. Ada perbedaan pengakuan antara ketentuan pajak dan praktek bisnis yang umumnya dilakukan. Ini biasa disebut dengan permanent difference (beda tetap). Misalnya, suatu biaya secara ketentuan pajak tidak dapat diakui, namun secara bisnis diakui dan dikeluarkan. Apa contohnya? Biaya pungutan liar di jalanan, atau dalam dunia bisnis. Jenis biaya ini tidak diakui secara perpajakan, sementara dalam bisnis diakui dan dikeluarkan. Mengapa dalam perpajakan tidak diakui? Pertama, tidak ada bukti yang mendukungnya. Kedua, ini biaya yang melanggar hukum sehingga ketentuan perpajakan tidak ingin memfasilitasi.
2. Ada perbedaan penghitungan dan pengakuan (time difference). Ini perbedaan sementara saja sehingga pada suatu saat ada persamaan pengakuan dan penghitungan. Misalnya, masalah waktu penyusutan, dalam ketentuan pajak diakui 4 tahun, secara akuntansi atau bisnis diakui 3 tahun. Maka biaya penyusutannya akan terjadi perbedaan.

Perbedaan di atas harus disesuaikan sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbaikan ini dapat menghasilkan: beban pajaknya lebih tinggi atau lebih kecil. Jika akibat dari beban pajaknya tinggi, maka koreksi fiskalnya biasa disebut dengan koreksi fiskal positif. Artinya, positif menambah pajak penghasilan yang terutang. Sebaliknya, jika akibatnya pajak yang terutang kecil, maka disebut koreksi fiskal negatif. Dari dua akibat tersebut bisa dilist jenis koreksi fiskal apa saja yang menyebabkan postif maupun negatif. Silahkan baca tulisan lain.

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif, yang mempertimbangkan kharakteristik subjek pajaknya, sehingga Pemerintah  mengeluarkan kebijakan khusus untuk Pajak Penghasilan atas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias Pajak UMKM, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
Inti dari pengaturan tersebut adalah penyederhanaan, sekali lagi penyederhanaan dari ketentuan pajak penghasilan yang ada, sehingga ditetapkan bahwa Pajak Penghasilan untuk Usaha UMKM adalah:

PPh UMKM = 1% dari penghasilan bruto.

Sederhana bukan? Walau tentu kesederhanaan itu ada trade-off nya yaitu keadilan. Dengan penyederhanaan, semua pelaku UMKM harus membayar pajak baik dalam kondisi untung maupun tidak untung. Aturan ini, karenanya dirasa tidak adil! Memang adil itu berbanding terbalik dengan sederhana. Jika mau adil, tentu penyederhanaan tidak bisa dilakukan. Sebaliknya, jika tidak sederhana, apa iya pelaku UMKM benar-benar bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar? Yang muncul, aturan pajak rumit, ribet! Nah, inilah tantangan yang harus terus diperbaiki di masa mendatang, bagaimana kesederhanaan tidak menafikan aspek keadilan.

Lantas, siapa yang disebut sebagai pelaku usaha UMKM? Pelaku usaha bisa Orang Pribadi maupun Badan yang omset brutonya tidak lebih dari 4.8 miliar setahun! Ingat ya 4.8 miliar setahun! Ya, silahkan dipermasalahkan batasan ini, apakah terlalu tinggi atau rendah.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak Orang Pribadi yang telah menerima/memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila batas ini sudah dipenuhi, maka subjek pajak Orang Pribadi tersebut berubah menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, subjek pajak yang sudah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Lantas, berapa batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) itu, silahkan lihat di tulisan ini.

Nah, setelah seseorang memenuhi sebagai Wajib Pajak, dia wajib untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah itu, dia harus melakukan kewajiban lainnya, silahkan di cek disini yaitu penghitungan pajaknya, pembayaran, dan pelaporan pajaknya.

Tiga hal mendasar dalam tata cara penyetoran Pajak Penghasilan:

1. Penyetoran tidak dilakukan di kantor pajak, tapi di bank atau kantor pos yang berstatus persepsi.
2. Penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Surat setoran pajak (SSP) harus ditera dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Untuk yang pertama, perlu diperhatikan agar tidak menitip ke orang pajak yang ada di kantor pajak. Memang terkadang ada bank atau kantor pos, yang ditempatkan di kantor pajak. Biasa di dekat ruangan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), tapi itu bukan bagian dari kantor pajak. Ini hanya mempermudah dalam penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) cukup bervariatif karena ini menampung kebijakan Pajak Penghasilan yang mengatur berbeda dari kebijakan PPh secara umum. Termasuk sifat pemungutannya juga berbeda dengan pemungutan PPh secara umum, yaitu bersifat final. Berikut disajikan objek PPh Pasal 4 ayat (2):

1. Bunga bank termasuk bunga deposito maupun diskonto. Jangan keliru dengan objek bunga (non bank) sebagai objekPPh Pasal 23 ya.
2. Transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Ini khusus yang ditransaksikan di Bursa Efek. Jika saham tidak ditransaksikan maka tidak menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2), namun dikenakan PPh secara umum, yaitu apabila ada capital gain dari transaksi saham tersebut.
3. Bunga obligasi.
4. Bunga simpanan anggota koperasi.
5. Hadiah undian. Ini juga jangan keliru dengan hadiah dan penghargaan yang menjadi objek PPh Pasal 23.
6. Sewa tanah dan atau bangunan.
7. Jasa konstruksi.
8. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
9. Deviden untuk orang pribadi. silahkan klik untuk perlakuan pajak atas deviden.

Objek PPh Pasal 23 diatur di Pasal 23 UU Pajak Penghasilan. PPh 23 bukanlah jenis pajak baru, namun sarana melunasi pajak di tahun berjalan melalui pemotongan pihak ketiga. Lantas, jenis penghasilan apa yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23, meliputi hal-hal berikut:

1. Deviden. Deviden yang dipotong PPh Pasal 23 adalah deviden yang diterima badan usaha, bukan Orang Pribadi. Untuk deviden yang diterima orang pribadi dikenakan PPh Final sebesar 10 persen.
2. Bunga. Bunga yang dipotong PPh Pasal 23 adalah bunga selain dari perbankan.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan. Hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah hadiah yang tidak ada unsur judi (undian).
5. Sewa atas penggunaan harta. Harta yang dimaksud selain tanah dan/atau bangunan.
6. imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, yang saat ini diatut di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23.

Berikut pemotong PPh Pasal 23:

1. Badan Pemerintah adalah institusi pemerintah, yang melalui bendahara melakukan pembayaran, maka wajib melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Badan Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

Tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dengan rincian sebagai berikut:

1.	Dividen					15%		Penghasilan Bruto
2.	Bunga					15%		Penghasilan Bruto
3.	Royalti					15%		Penghasilan Bruto
4.	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf e.					15%		Penghasilan Bruto
5.	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Kecuali Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Telah Dikenakan PPh Final.					2%		Jumlah Bruto
								Tidak Termasuk PPN
6.	Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Selain Jasa yang Telah Dipotong PPh Pasal 21.					2%		Jumlah Bruto
								Tidak Termasuk PPN
7.	Imbalan Sehubungan dengan Jasa Lain, Selain Jasa yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 :					2%		Jumlah Bruto
								Tidak Termasuk PPN

Ada perbedaan antara pembukuan dan pencatatan. Pembukuan diwajibkan untuk Wajib Pajak Badan, sedangkan pencatatan hanya untuk orang Pribadi.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Berbeda dengan pembukuan, pencatatan hanya meliputi:

1. peredaran atau penerimaan bruto yang dibedakan menjadi objek pajak yang tidak dikenai pajak final, bukan objek pajak, maupun objek pajak dikenai pajak final
2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
3. harta dan kewajiban yang dimilikinya.

Pencatatan ini sebenarnya wajib bagi siapa saja Wajib Pajak Orang Pribadi, karena setiap tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan, yang didasarkan dari catatan-catatan tersebut.
Sesuai dengan Pasal 28 UU KUP, berikut beberapa ketentuan tentang pembukuan dan pencatatan:

1. pembukuan atau pencatatan harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia.
3. pembukuan atau pencatatan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satu mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
4. pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Asing dan mata uang selain Rupiah harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
5. pembukuan dilaksanakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas.
6. perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
7. pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
8. pembukuan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, di tempat kegiatan atau tempat tinggal Orang Pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan pendekatan tarif pajak progressif, disebabkan tarifnya bertambah seiring dengan pertambahan penghasilan yang diterima Wajib Pajak.